oleh

Ketua Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton, Sultra muhammad Risman Mengajak Bahlil Lahadalia, Debat Bersama Rakyat Lingkar Tambang

Penulis : Ketua FKP Buton, Sultra muhammad Risman

Sejak Pemerintah Hindia-Belanda mendirikan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1602 di Bumi Nusantara, sebagai persekutuan dagang yang memiliki monopoli untuk aktifitas perdagangan di Asia. Pendirian VOC tersebut, yang menjadi cikal bakal penyelidikan berbagai aspek ilmu kealaman, sumberdaya alam (pertambangan) oleh para ilmuwan dari Eropa pada tahun 1652.

Selama penguasaan VOC (1602-1799), penduduk pribumi banyak mengalami trauma karena mendapatkan perlakukan sistem kerja paksa dan itu terjadi hampir di seluruh daerah Nusantara. Sampai pada masa penjajahan Jepang (1942-1945).

Karena rasa trauma penduduk pribumi masa penjajahan yang sangat panjang terhadap kerja paksa pengelolaan sumberdaya alam. Maka, pada masa kemerdekaan (1945) Pemerintah Indonesia dan setelah diberlakukannya kembali UUD 1945 pada tahun 1959, lebih memperkuat kebijakan pembangunan, ekonomi dengan berlandaskan prinsip berdikari. Kebijakan ini menyebabkan tertutupnya pintu bagi masuknya modal asing untuk penguasahaan bahan galian vital. Sebagaimana maksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Tetapi faktanya, penguasaan sumberdaya alam (pertambangan) di Indonesia sangat jauh dengan harapan UUD 1945. Penguasaan investor asing lebih cenderung mendapatkan keistimewaan? Lebih luas dalam melakukan eksplorasi.

Kemudian pada tahun 2020, sejarah kembali mencatat keputusan Pemerintah bersama Parlemen menuai perbincangan hebat di ranah publik. Kali ini, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menjadi penyebabnya. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 5 Oktober 2020.

UU Cipta Kerja tersebut, menjadi polemik karena dianggap bertentangan dengan tujuan reformasi (1998), banyak memangkas kewenangan otonomi daerah. UU Cipta Kerja yang semula bernama Cipta Lapangan Kerja sejatinya telah menjadi musuh serikat pekerja sejak dalam proses. Sejumlah pasal dinilai memangkas kesejahteraan kaum pekerja. Hal-hal yang menjadi sorotan di antaranya adalah sistem pengupahan, hak cuti, pesangon, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tidak berhenti disitu sebenarnya, UU Cipta kerja banyak mengedepankan kepentingan investasi asing termasuk akan memudahkan untuk mendatangkan Tenaga Kerjanya atau disebut Tenaga Kerja Asing (TKA).

Pengalaman penulis, saat menjadi Aktivis Pertambangan di Maluku Utara. Pada tahun 2017/2018, menilai kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan ruang investasi asing tanpa UU Cipta Kerja sudah banyak menimbulkan pro-kontra. Diantaranya, keterbukaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjadi kewajiban perusahaan kepada masyarakat lingkar tambang, sangat jelas diatur Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT). UU No 25 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada perusahaan tambang di Desa Kawasi Kecamatan Obi, Halmahera selatan dalam kurung tahun 2018 dapat diketahui tidak terlaksana dengan baik.

Belum lagi permasalahan kerusakan hutan yang dihantam brutal akibat pembukaan lahan pertambangan, apalagi sekarang Omibus Law RUU Cipta Kerja sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang? Maka bisa dipastikan akan sangat memudahkan kepentingan investasi-investasi asing untuk seluas-luasnya menancapkan penguasaan dan mengambil hasil isi perut ibu pertiwi.

Debat terbuka Undang-Undang Cipta Kerja antara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Aktivis Mahasiswa Cipayung Plus, tanggal 4 November 2020 di Jakarta. Debat yang dihadiri oleh para Aktivis Mahasiswa dan Ketua-ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Cipayung Plus sebagai tim oposisi berlangsung sangat sengit. Debat tersebut membuka semangat penulis, namun untuk lebih memberikan tantangan kepada Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM untuk berdialog dengan masyarakat lingkar tambang di daerah. Diantaratanya, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia tanpa perlu disampaikan tetapi akan menemukan jawaban konkret ketika berada langsung ditengah-tengah masyarakat lingkar tambang.

Menjadi pertanyaan nanti, Apakah UU Cipta Kerja tersebut dapat memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat lingkar tambang? Jika sebelum adanya UU Cipta Kerja pun banyak ketimpangan terjadi terhadap masyarakat lingkar tambang akibat yang dilakukan pada penguasaan investasi asing. Apakah UU Cipta Kerja selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945?

Laporan : Muh Hasyim
Editor : Moch Amir D/Umar Dany/H.Sakkar/Andi A Effendy

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed