oleh

Soal Calon Lakukan Money Politik Dalam Tahapan Pilwali Makassar, SAdAP Minta Bawaslu Untuk Didiskualifikasi

SAdAP : Jangan gunakan cara money politik untuk meraih kekuasaan

Makassar, Beritakota Online-Syarifuddin Daeng Punna tokoh masyarakat sulsel turut sesalkan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi pada tahapan kampanye pemilihan walikota makassar 2020.

Hal ini ditegaskan pria yang akrab disapa SAdAP ini pasca acara perayaan hari ulang tahunnya di kediamannya. SAdAP mengatakan bahwa tindakan seperti bagi-bagi sembako di masa kampanye kandidat walikota merupakan bagian dari pembodohan apalagi tahapan sudah berjalan, masa kampanye ini justru tercederai oleh ulah segelintir orang, dan yang namanya pelanggaran pemilu nyata terjadi dilapangan disinilah tugas dan wewenang pihak penyelenggara untuk menindaklanjuti kasus seperti ini dan saya yakin bawaslu kota makassar akan menindak tegas terang SAdAP.

Saya meminta agar kasus ini diselesaikan secara transparan, sebab ditemukan secara massif pembagian sembako dengan harapan agar kandidat walikota yang diusung dapat dipilih, tentu kejadian tersebut sangat mencoreng marwah demokrasi yang selama ini di terapkan agar berjalan jujur dan adil malah dirusak oleh oknum.

Lanjut SAdAP masalah ini sudah masuk kategori pelanggaran berat dan konsekuensinya harus di diskualifikasi sebagaimana yang tertera dalam PKPU urainya.

Analoginya sederhana, tidak mungkin ada money politik berupa bagi bagi sembako mengatasnamakan kandidat kalau dilakukan tanpa sepengetahuan calon walikota itu sendiri, semuanya tentu berangkat dari perencanaan yang sudah diketahui bersama bahkan bisa saja telah disepakati, olehnya itu saya berharap agar pihak bawaslu untuk tegas dalam menegakkan aturan pemilu, apalagi bukti bukti yang ditemukan telah memenuhi unsur untuk segera diproses secara hukum, jika bawaslu tegas dan profesional dalam menjalankan tugas serta wewenangnya maka saya yakin akan dapat meminimalisir money politik, bayangkan saja politik uang dan sembako di masa pilkada akan menjadi kebiasaan, uang dan sembako yang dinikmati hanya dimasa pilkada akan dibawa susah selama 5 tahun bila calon tersebut terpilih, sekali lagi saya minta bawaslu untuk mendiskualifikasi siapa pun calon yang menggunakan money politik tutup SAdAP.

Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menegaskan pasangan calon (Paslon) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dapat didiskualifikasi jika terbukti melakukan politik uang.Abhan menyebut gugurnya paslon dalam Pilkada jika terbukti melakukan politik uang itu tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam frasa UU nomor 10 tahun 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.Baca juga: KPU Tagih Data Pemilih Bermasalah ke Bawaslu”Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi,” kata Abhan dalam siaran pers, belum lama ini.

Ia menjelaskan, kecurangan Pilkada bisa disebut terstruktur apabila kecurangan dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.Sistematis berarti pelanggaran direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Sedangkan masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”Pelanggaran money politik TSM bisa saja dilakukan orang lain seperti simpatisan atau tim kampanye. Jika terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A,” sebutnya.

Laporan : A.AR Rahmansya
Editor : Andi Eka/Asrat Tella/Syamsul Bakhri/Andi A Effendy

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed