Jakarta, Beritakota Online –Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 22–23 September 2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Rapat ini fokus pada Pendalaman dan Sinkronisasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Nota Keuangan dalam RAPBN TA 2027.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin Ketua Komisi V DPR RI saat ini adalah Lasarus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Dan Wakil Ketua Komisi V , Andi Iwan Darmawan ( Partai Gerindra) Dan Ridwan Bae ( Partai Golkar). Dan sejumlah Anggota Komisi V yang hadir.
Secara keseluruhan, pagu anggaran Kementerian PU dalam RAPBN 2027 tercatat sebesar Rp114,59 triliun.
Berikut adalah poin-poin penting dan fokus bahasan dalam rangkaian RDP tersebut:
1. Ditjen Cipta Karya & Ditjen Prasarana Strategis (23 September 2026).Rapat ini dihadiri oleh Plt. Dirjen Cipta Karya, Meike Kencanawulan Martawidjaja, dan Plt. Dirjen Prasarana Strategis, Kuswara.
Alokasi Pagu Anggaran: Ditjen Cipta Karya memperoleh pagu sebesar Rp12,15 triliun, sedangkan Ditjen Prasarana Strategis mendapatkan Rp32,57 triliun.
Sorotan Infrastruktur Air Bersih: Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendesak pemerintah agar Ditjen Cipta Karya menetapkan target nasional yang jelas dan terukur terkait cakupan layanan air bersih.
Komisi V menyoroti masih banyaknya masyarakat daerah yang mengalami krisis air bersih parah saat musim kemarau.Kualitas Pembangunan Prasarana: Terhadap Ditjen Prasarana Strategis, Komisi V mengingatkan agar proyek infrastruktur (seperti Sekolah Rakyat) tidak sekadar mengejar penyelesaian fisik, tetapi wajib mengutamakan kualitas material dan keberlanjutan bangunan.
2. Ditjen Bina Marga & Ditjen Sumber Daya Air (22 September 2026)
RDP ini membahas pendalaman anggaran terkait infrastruktur jalan, jembatan, dan pengelolaan sumber daya air nasional.
Antisipasi Dampak El Nino: Berkaca dari hasil Kunjungan Kerja Spesifik ke Sulawesi Selatan (terutama krisis air meluas di Makassar), Komisi V meminta Ditjen Sumber Daya Air (SDA) di sisi hulu dan Ditjen Cipta Karya di hilir mempercepat skema mitigasi kedaruratan untuk mengantisipasi fenomena kemarau panjang El Nino agar pasokan air ke masyarakat tidak terganggu.
mengantisipasi fenomena kemarau panjang El Nino agar pasokan air ke masyarakat tidak terganggu.
Penekanan Utama Komisi V DPR RIKomisi V DPR RI mewajibkan seluruh unit organisasi Eselon I Kementerian PU untuk memastikan penyusunan program RAPBN 2027 disinkronkan dengan kebutuhan pembangunan riil di daerah. Alokasi anggaran didorong agar berbasis pada aspirasi daerah pemilihan (seperti SPAM, revitalisasi pasar rakyat, dan madrasah) guna mencegah ketimpangan dan mendukung pemerataan pembangunan nasional.
Editor : Andi Eka/Asrat Tella/Andi A Effendy
Sumber : Humas Komisi V DPR RI
>
