16 September 2019

Abduh Bakry Pabe Gagas Kepemimimpinan Baru

19 - Des - 2015 | 16:08 | by:
Abduh Bakry Pabe Gagas Kepemimimpinan Baru

Jika tak ada aral melintang, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan akan menggelar Musyawarah Wilayah, untuk memilih Ketua DPW yang baru. Siapa yang bakal memimpin partai berlambang matahari ini di Sulsel untuk periode lima tahun mendatang? Setidaknya masih akan ditentukan dalam satu bulan ke depan.

Tulisan ini tidak akan membahas ikhwal siapa bakal calon yang paling potensial untuk menjadi Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan periode mendatang. Sebagai seorang kader, penulis hanya akan menawarkan beberapa gagasan terkait suksesi tersebut. Lazimnya peristiwa politik dalam lingkup partai, pemilihan ketua tidak bisa dimaknai sebagai ritual lima tahunan belaka. Lebih dari itu, prosesi tersebut bermakna strategis-taktis bagi keberlangsungan partai pada periode lima tahun mendatang. Karenanya, semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam prosesi tersebut, wajib hukumnya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi, golongan atau kelompok yang sifatnya sesaat.

Sebagai salah satu partai yang manandai kelahiran era Reformasi, PAN selalu (di)identik(kan) dengan nilai-nilai demokratisasi sekaligus membawa semangat pembaharuan. Pembaharuan untuk selalu mengedepankan rasionalitas dengan menjadikan kondisi objektif sebagai titik tolak dalam setiap pengambilan keputusan, terlebih jika keputusan tersebut bermakna strategis bagi keberlangsungan partai.

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana membangun sistem yang memastikan semua keputusan bisa dijalankan oleh struktur yang ada dalam partai, tanpa memunculkan friksi yang kadang berujung pada perpecahan? Fenomena partai Golkar dan PPP, setidaknya bisa jadi cermin sekaligus lonceng peringatan bagi PAN untuk segera melakukan ‘konsolidasi ideologi’ jika tak ingin bernasib serupa kedua partai tersebut.

Dalam konteks ini, menurut hemat penulis, konsep tentang sentralisme demokratik dan kepemimpinan kolektif kolegial bisa menjadi alternatif solusi di tengah maraknya ancaman perpecahan di tubuh partai akibat ‘pembangkangan’ struktur partai yang ada di bawah terhadap keputusan, kebijakan atau instruksi struktur atas (pusat).

Mengapa Sentralisme Demokratik?

Konsep tentang sentralisme demokratik (sendem) sebagai prinsip dalam organisasi partai sejatinya merupakan anti tesis dari konsep demokrasi ala barat yang menjadi cita-cita kaum borjuis. Sentralisme demokratik menekankan bahwa perjuangan partai harus dibangun dari atas ke bawah. Pandangan bahwa partai harus dibangun dari bawah adalah demokrasi yang keliru menurut konsep ini. Kebijakan hendaknya bersifat sentralistik, di mana pimpinan pusat memiliki wewenang mutlak dan unsur-unsur bawah harus taat kepada unsur-unsur atas.

Sentralisme demokratik kerap pula dianggap sebagai sinonim yang diberikan untuk prinsip pengorgnisasian partai politik, dan kadang digunakan sebagai sinonim dari kebijakan dalam partai. Aspek demokratik dari prinsip ini adalah kebebasan anggota partai untuk mendiskusikan dan memperdebatkan kebijakan dan arah (tujuan) partai, namun keputusan partai dibuat oleh suara mayoritas, di mana semua anggota diwajibkan untuk menjalankan keputusan tersebut. Aspek inilah yang disebut sentalisme. Seperti apa yang dikenal dalam konsep ini sebagai “kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi”. Ikhwal kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi ini, dapat dimaknai sebagai: (1) Dalam pertemuan-pertemuan partai, setiap orang harus diberi kebebasan sepenuhnya untuk menyatakan pendapat dan membela pendapat tersebut ( 2) Dalam rapat-rapat umum politik, anggota partai tidak diperbolehkn melakukan agitasi yang bertentangan dengan keputusan kongres (3) Dalam rapat partai, tidak diperbolehkan seorang pun anggota partai menyerukan tindakan ataupun mengajukan resolusi yang bertentangan dengan keputusan kongres.Ciri yang paling menonjol dari sentralisme demokratik ini jugameliputi prinsip organisasional berupa larangan bagi faksi minoritas untuk mengeluarkan pernyataan di muka umum, terkait hal yang bia dianggapmengganggu aksi atau keputusan yang dikeluarkan oleh mayoritas. Dan sebagai solusinya, minoritas berhak mendiskusikan di dalam forum partai, semua ketidaksepakatan tentang program, taktik dan organisasi yang dituangkan dalam jurnal atau bulletin partai yang khusus memuat perdebatan tersebut.

Sentralisme demokratik berarti para utusan dan pemimpin partai dipilih secara demokratis oleh seluruh anggota partai. Setelah itu tetap berlaku sentralisme. Artinya, semua anggota partai harus taat pada keputusan pusat yang memiliki wewenang mutlak untuk menentukan kebijakan, strategi dan taktik perjuangan partai. Partai menilai bahwa demokrasi yang berlebihan akan menyebabkan disorganisasi dan kebingungan, begitu pula sentralisme yang berlebihan akan mengarah para birokratisme, adanya keputusan sepihak dan hilangnya komitmen antar sesama anggota partai. Dengan demikian demokrasi dan sentralisme harus berjalan secara seimbang.

Kolektif Kolegial

Instrument lain yang tak kalah mendesak untuk diwacanakan yakni pentingnya sistem kepemimpinan kolektif-kolegial untuk unsur pimpinan di berbagai level kepengurusan. Ini penting, mengingat gaya kepemimpinan seperti ini mensyaratkan agar kebijakan atau keputusan organisasi, semuanya berpijak pada kebersamaan, dimana seluruh unsur pimpinan dan anggota harus terlibat di dalamnya. Praktek penerapan sistem kepemimpinan seperti ini, terbukti ampuh menghindarkan KPK dari perpecahan dan perbedaan pendapat di antara unsur pimpinan dalam menangani atau menetapkan sebuah kasus.

Dengan menerapkan sistem kepemimpinan kolektif-kolegial, pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah mufakat. Di antara sesama unsur pimpinan, tercipta ruang untuk saling melengkapi. Semua permasalahan, baik yang menyangkut internal dan eksternal diputuskan dalam pleno. Di sini, fungsi koordinasi menjadi kata kunci. Dengan kata lain, masing masing pihak bisa mengambil peran secara maksimal dan proporsional. Pun sistem kepemimpinan ini tidak bisa ditentukan oleh gaya atau karakter seorang ketua umum saja (one man show). Karena kolektif kolegial, sejatinya merupakan formulasi kepemimpinan dalam ikatan guna membangun kebersamaan dan satu ikatan, kendati dalam implementasinya perlu pula mempertimbangkan beberapa hal guna terciptanya iklim ikatan yang kondusif.

Sebagai partai yang kelahirannya dibidani oleh Muhammadiyah, sudah sepantasnya PAN meneladani gaya kepemimpinan kolektif-kolegial ala Muhamadiyah yang tidak begitu memposisikan secara sentral figur seorang ketua umum. Dalam semangat itu pula, harus dipahami bahwa keberhasilan PAN dalam mengemban amanat rakyat (konstituen), akan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kolektif di berbagai level kepengurusan. Bukankah gaya kepemimpinan seperti ini telah lama menjadi tradisi lembaga otonom Muhammadiyah?

Maka tidak berlebihan, kiranya melalui Musyawarah Wilayah DPW PAN Sulawesi Selatan ini, menjadi momentum transformasi vertikal dan horisontal, yang pintu masuknya bisa melalui perubahan AD/ART partai. Hanya dengan cara demikian, PAN bisa membaca laju dan gerak jaman yang senantiasa berubah. Fastabiqul Khaerat.

Penulis : H.M. Abduh Bakry Pabe

Editor :Andi A Effendy


BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Berita Pilihan,Berita Terkini,Politik,Surat Pembaca | Responses are currently closed, but you can TRACKBACK .

Komentar ditutup.

Kategori Berita Pilihan

Kategori Berita Terkini

Kategori Politik

Kategori Surat Pembaca