oleh

Dugaan Kasus Pelecehan Seksual 4 Honorer Perempuan, YLBHI Justice Rakyat Makassar Desak Kapolres Barru Gelar Perkara

BERITA KOTA ONLINE.COM, MAKASSAR — Dugaan kasus pelecehan seksual terhadap  4 korban perempuan pegawai honorer yakni (IHR), (M) (I) dan (R) yang dilakukan Anshar Thahir selaku Kepala Dinas Perhubungan di Kabupaten Barru kini terus bergulir.

Sejauh ini kasus tersebut ditangani Empat tim kuasa hukum dari  YLBHI Justice Rakyat Makassar terdiri dari Idah Hamidah SH., Jumadi Mansur SH, Tendri Sompa SH., dan Wahyuningsih Eka Sakti SH.

Penetapan ke empat kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan No 36/SKK/YLBHI-Justice Rakyat Makassar/IV-2021, di Barru, Rabu (26/05/2021).

Diketahui sebelumnya sejumlah media Beberapa honorer perempuan melaporkan Kepala Dinas Perhubungan Barru Anshar Thahir ke pihak kepolisian  karena diduga melakukan pelecehan seksual. Beberapa honorer bahkan takut berkantor karena trauma bagian tubuhnya diduga kerap disentuh sang Kadis.

Menurut tim kuasa hukum YLBHI Justice Rakyat Makassar, bahwa apa yang di alami oleh kliennya adalah tindakan pelecehan bukan pencabulan. Karena kliennya dianggap bukan anak di bawah umur.

Dikatakannya, bantahan ini sesuai dengan adanya pemberitaan yang berkembang bahwa pihak terlapor tersebut tidak mengakui perbuatan mencabuli korban.

Ida Hamidah ST, SH yang juga merupakan kordinator TRCPP Sulsel dan banyak mendampingi kasus anak serta perempuan, mengatakan ke empat korban mengadu lalu menceritakan kejadian yang dialaminya.

“Ke empat korban mengadu ke kami, minta didampingi oleh YLBHI Justice Rakyat Makassar. Mendengar kasus ini saya sangat prihatin serta sangat disayangkan begitu banyak kasus pelecehan yang di alami oleh perempuan dalam lingkup tempat kerja mereka,”

Ida juga menambahkan terkait berita yang beredar dimedia lain terkait pihak terlapor yang tidak mengakui perbuatan mencabuli korban.

“Oh ia mengenai pemberitaan di media online saya membaca ada berita katanya pelecehan harus ada visum, menurut hemat saya dan pengalaman menangani kasus serupa bukan merupakan keharusan atau merupakan persyaratan mutlak adanya VER (_Visum Et Repertum_).

“Karena kasus pelecehan seksual itu beda dengan kasus pemerkosaan, pelecehan seksual itu terjadi lewat sentuhan, rabaan jadi tidak berbekas. Kasus pelecehan berbicara mengenai rasa dan perasaan, dan tindakan pelecehan itu adalah tindakan pidana di atur dalam KUHPidana,” tegas Ida saat diwawancarai melalui telpon.

Sementara itu Jumadi Mansyur SH yang juga tim pendamping hukum korban berkomentar mengenai pemberitaan adanya pihak yang mengaku sebagai Pendamping Hukum Korban.

“Selama ini klien kami mengangkat kuasa kepada kami YLBHI Justice Rakyat Makassar, klien kami tidak pernah mengangkat kuasa dan atau menandatangani selain dari SKK kami.

Lanjut Jumadi, dan kalaupun ada kuasa dari yang lain, mungkin kami bukan lagi kuasa dari korban.

“Karena tidak mungkin ada kuasa di atas kuasa,” jelasnya.

Terkait kasus pelecehan seksual yang ditanganinya Jumadi mengatakan pihaknya meminta pihak kepolisian Polres Barru yang menangani kasus ini bekerja dengan profesional dan objektif.

“Harapan klien kami juga sama dengan kami, mereka hanya ingin mendapatkan keadilan makanya pihak kepolisian lah tempat kami mengadu dan melaporkan kasus ini. Karena tugas kepolisian adalah mengayomi serta melindungi rakyatnya sesuai amanat konstitusi kita.

Jumadi menambahkan, sekiranya hasil gelar perkara dari pihak kepolisian Unit PPA Polres Barru itu adalah hal yg sangat ia tunggu sebagai dasar penetapan tersangka dan lakukan penangkapan terhadap pelaku.

“Apapun yang dibutuhkan pihak kepolisian, kami akan sigap dan klien kami insyallah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi sedikitpun,” tambah Jumadi sapaan akrabnya.

Tim kuasa hukum YLBHI Justice Rakyat Makassar, Tendri Sompa,. SH., juga mengatakan apresiasi atas keberanian korban mengadu ke pihak hukum

“Sebenarnya kita harus mengapresiasi atas keberanian korban mengungkapkan apa yang dia alami di tempat kerjanya, kejadian beberapa kali yang dilakukan atasannya sendiri.

“Bayangkan jika tidak ada keberanian dari korban, maka akan semakin banyak lagi korban diluar sana yang menutup diri dan hanya diam karena malu serta takut mengungkapkan hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman,” ungkapnya.

“Sampai hari ini korban pelapor masih mengalami trauma yang mendalam bahkan takut untuk masuk bekerja lagi. Saya berharap sebagai PH mereka, agar pelakunya mendapatkan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana.

“Karena sejatinya dimanapun perempuan berada dan bekerja bahkan laki-laki sekalipun, saya hanya ingin mereka mendapatkan rasa aman,” tambah Tendri.

Ditempat yang sama, Wahyuningsi Eka Sakti, SH yang juga PH dari korban mengatakan, akan memberikan advise hukum yang terbaik buat kliennya baik secara litigasinya dan juga non litigasi.

Kata dia, sesama perempuan harus saling memberikan semangat dan pihaknya akan terus berjuang untuk kepentingan melindungi Hak perempuan.

“ini hal yang sulit bagi klien kami makanya kami memberikan mereka semangat bahwa kekuatan hukum masih ada dan akan berpihak kepada yang benar dan akan memperlihatkan kejahatan itu, sebab jalan hukum yang ada lebih hebat dari kejahatan,” tegasnya. (Tono/arya)

Editor : Syamsul Bakhri As / Uly / Syaiful Dg Ngemba / H. Sakkar / A. AR. Rakhmansya Iskandar / Andi Ahmad

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed