oleh

Keluarga Besar NA Hormati Proses Hukum, Pembuktiannya Ada di Pengadilan

BERITA KOTA ONLINE.COM, MAKASSAR – Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pajabat nonaktif Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) menjadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur pembangunan dan perizinan, sontak hal itu membuat kalangan keluarga NA kaget dan tak percaya.

Keluarga Nurdin Abdullah Taufik Fakhruddin

Pasalnya dimata Keluarga dan masyarakat Sulsel, NA disebut sebagai Tokoh Andalan syarat prestasi, tidak heran NA meraih Penghargaan Anti Corruption Award Bung Hatta 2017 silam sebagai indikator dirinya sosok pribadi yang bersih dari praktek korupsi dalam menjalankan roda Pemerintahan.

“Biar bagaimana kan kami juga merasakan pedih, kasihan pak gub diperlakukan seperti itu, kami dikeluarga berdoa karena kami juga tahu bagaimana perilaku dan tipikal daripada pak nurdin abdullah seperti apa” ujar ipar Nurdin Abdullah Taufik Fakhruddin dalam keterangannya, Selasa (23/03/2021).

Menurut dia, terseretnya iparnya itu lantaran di duga adanya suap dan gratifikasi oleh KPK namun Taufik memastikan pihak keluarga besar NA bersikap kooperatif dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Apapun yang terjadi dengan beliau, kita keluarga sepakat untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, jadi kita tidak mungkin melakukan perlawanan, tidak ada itu, yang jelas proses hukum sudah berjalan,” ujar Taufik yang juga menjabat Dirut Perseroda Sulsel.

Lebih lanjut Taufik mengatakan Keluarga Besar NA sepakat dan mendukung KPK menyelesaikan berkas pemeriksaan guna membuka tabir kecerahan atas dugaan ‘kejahatan’ yang disangkakan kepada mantan Bupati Bantaeng dua periode itu dipersidangan.

“saya yakin dan percaya bahwa akan muncul pada sebuah kesimpulan beliau bersalah atau tidak, pembuktiannya kan dipengadilan, nah sekarang proses pemeriksaan dan pemeriksaan terus berlangsung, jadi kami memang berharap agar supaya akan terang benderang” pungkas Taufik.

Sebelumnya KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Ketiga tersangka adalah Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto

Oleh KPK Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp. 3 milliar dari Agung serta diduga menerima gratifikasi senilai Rp. 3.4 milliar. Dana milliaran itu disebutkan KPK untuk memuluskan agung mendapatkan kembali proyek yang diinginkan ditahun 2021.

Sejumlah Saksi telah diperiksa oleh Tim Penyidik KPK untuk melengkapi berkas pemeriksaan, termasuk Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dipanggil KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi pada Selasa (23/03/2021).

Adapun pasal yang dikenakan Nurdin dan Edy sebagai terduga penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Agung sebagai terduga pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP (arya).

Editor : Andi Eka / Robin / Asrat Tella / Syamsul Bakhri As / Syaiful Dg Ngemba / A. AR. Rakhmansya Iskandar / Andi Ahmad

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed