oleh

Mandek di Kejari, LSM Perak Minta Danny Pomanto Turun Tangan Copot Oknum UPTD Kanrerong

BERITA KOTA ONLINE.COM, MAKASSAR – Desakan untuk menuntaskan kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli) di Kawasan Kuliner Modern Kanrerong Makassar kembali disuarakan LSM. Kali ini Harapan baru untuk turun tangan menyelesaikan kasus itu dialamatkan ke Walikota Makassar Danny Pomanto yang baru saja menduduki kursi nomor 1 di Kota Daeng.

Kabarnya penanganan kasus dugaan pungli disebutkan LSM Perak, sudah ditangani pihak Kejari, namun hingga kini status hukum oknum Pengelola terkait dugaan mengambil keuntungan sewa menyewa dan jual beli lapak dari pedagang, dinilai oleh LSM makin lama makin redup.

“Seharusnya kejaksaan sudah menetapkan tersangka, tapi sekarang malah kabar dugaan pungli di kanrerong menghilang,” kata Burhan Koordinator Divisi Hukum LSM Perak Sulsel Rabu (3/3/21).

Koordinator Divisi Hukum LSM Perak Sulsel, Burhan Salewangang, SH menuturkan mandeknya kasus yang kini ditangani pihak Kejari diduga ada oknum pihak Kejari yang enggan menyeret oknum Pengelola menjadi tersangka.

“Kalau memang Kepala UPTD Kanrerong sudah berstatus tersangka, maka wajib diumumkan ke publik,” tuturnya.

Lebih jauh Burhan mengatakan pihaknya akan terus mengawal kasus itu yang disebut telah berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya berada ditangan Kejari Makassar, namun hingga kini belum ada titik terang.

Dirinya mengaku berencana menggelar aksi turun ke jalan mendesak Walikota Makassar karena masih dibawah kewenangannya termasuk ketingkat Wakil Rakyat untuk bertindak.

“Kami masih mengamati pergerakan proses hukumnya di kejari makassar, jika semakin tidak ada kejelasan pastinya dalam waktu dekat kami akan melakukan upaya hukum termasuk mengerahkan massa ke Kejari, Balaikota dan DPRD,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Umum LSM Perak Ardiansyah, meminta Walikota Makassar segera menentukan sikap terhadap kinerja setiap bawahannya yang terindikasi melakukan perbuatan pelanggaran hukum.

“saya kira sudah saatnya pak dany melakukan evaluasi terhadap orang orang yang terindikasi melakukan perbuatan melanggar hukum, tidak ada masalah mereka dicopot saja,” tegasnya saat dihubungi via Whatsaap Sabtu (06/03/2021).

Menanggapi sikap LSM Perak yang bakal membawa aspirasi ke Walikota Danny Pomanto untuk segera menindaklanjuti dugaan pungli hingga aspirasi mengarah ke ‘pencopotan’, namun sayang Muhammad Said selaku Kepala UPTD Kanrerong hingga kini belum berhasil dikonfirmasi awak media karena tak berada ditempat.

Namun sebelumnya beberapa waktu lalu Kepala UPTD Kanrerong, Muhammad Said, mengaku disejumlah media, dirinya tak pernah menyewakan lapak pedagang kios tanpa sepengetahuan pemilik mengingat hal itu bisa menimbulkan keributan.

“Mohon maaf, pemilik yang sewakan, pemilik yang tanda tangan, bukan saya,” kata Said, dilansir fajar.co.id, Rabu (16/09/) tahun lalu.

Hingga kini Muhammad Said selaku Kepala UPTD Kanrerong membantah dirinya melakukan pungli ke awak media.

“Saya tidak pernah mengontrakkan, jual beli juga tidak pernah, kalau memang ada jual beli, silahkan cek” katanya.

Sejauh ini jumlah lapak di kanrerong tercatat sebanyak 200 unit yang dikelola UPTD dengan berbagai macam jenis pedagang.

“Apa yang dia jual, jangan sampai merek kontrak mereka jual kerupuk, itu salah satu tujuan kami untuk memanggil, bukan saya mau mengintervensi,” pungkasnya.

“Berdasarkan, Perwali, harus digratiskan. Tapi, kalau penyewa, kami akan memanggil penjaga itu kepada pemiliknya. (Jika) pemiliknya menyewakan, apa alasannya menyewakan, dan harus ada bukti-bukti pemilik dengan alasan yang tepat. Kalau dia tidak sanggup (dagang lagi), dikembalikan ke kelurahan masing-masing. Dan kita kasih yang menggunakan dengan catatan gratis,” ucap Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Evy Aprialti dilansir detiknews (16/02) tahun lalu.

Sementara itu Kepala Seksi Intelejen Kejari Makassar, Ardiyansyah Akbar, empat bulan lalu, berjanji segera menyerahkan berkas hasil penyelidikan kasus dugaan pungli Kanrerong ke bagian Pidsus.

Namun hingga kini penanganan dugaan pungli dikanrerong masih berlarut larut tanpa target penyelesaian pihak kejari. Sejumlah pedagang Lapak “bungkam” terkait pungli dikanrerong. Harapan mereka kini tertuju ke Pemerintah Kota Makassar Walikota Makassar Danny Pomanto, agar kasus ini bisa segera dituntaskan (arya).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed