oleh

Massa FPR Sulsel “MELAWAN” Minta Jokowi Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja dan Bebaskan Aktivis

Makassar,  Berita Kota Online – Massa Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Selatan turun lagi ke jalan. Serentetan aksinya terus saja memacetkan kendaraan. Aksi turun ke jalan digelar di depan kantor DPRD Provinsi Sulsel jalan Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (04/11/2020).

Unjuk rasa massa FPR Sulsel seakan tak pernah habis terus menyuarakan perlawanan terhadap lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja dan sejumlah mosi tak percaya lainnya ke pihak pemerintah. Tuntutan mereka pun semakin bertambah.

Selain tuntutan cabut UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja mereka juga menuntut rekan aktivis mereka “Ijul” dan korban lainnya dilepaskan karena diduga korban salah tangkap polisi.

Adapun 5 tuntutan yang diusung FPR Sulsel yaitu “Cabut UU Omnibus Law Cipta kerja”, “Bebaskan Ijul dan korban salah tangkap lainnya, “Stop kriminalisasi”, Kecam represitas aparat”, dan mosi tidak percaya lainnya.

Suara teriakan pengunjuk rasa berorasi bergantian mengkritik rezim jokowi, massa lainnya membentangkan spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan. Tampak kumpulan massa memblokade separuh badan jalan Uripsumoharjo menyebabkan laju kendaraan terganggu.

Koordinator lapangan Awaluddin dalam orasinya menuding jokowi sebagai kaki tangan imperialisme dan borjuasi international. Awaluddin menilai UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja merupakan produk penindasan rakyat.

“rakyat saat ini berjuang bertaruh nyawa dimasa pandemi teman teman, namun jokowi tetap mengesahkan omnibus law. Ini bukti bahwa jokowi adalah rezim kaki tangan imperialisme penghamba dan budak kalangan borjoasi internasional”, ucapnya

Ditempat yang sama juru bicara FPR Sulsel Angga memandang UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja merupakan produk yang tidak rasional. Bahkan akibat ulah omnibus law sejumlah aktivis ditangkap aparat.

“Bagaimana mungkin omnibus law ingin menciptakan lapangan kerja dengan memudahkan PHK, upah murah, pasar kerja fleksibel. Ini sama dengan memaksa rakyat bekerja dalam perbudakan, bekerja keras tapi miskin”

“pemberlakuan omnibus law cipta kerja sama dengan memukul mundur pergerakan rakyat bahkan mengkriminalisasi rakyat yang melakukan perjuangan menolak Undang undang cipta kerja, contohnya saja rekan kami ijul ditangkap di LBH saat itu” tandasnya

Diketahui sebelumnya Supianto yang akrab disapa Ijul merupakan pimpinan Front Mahasiswa Nasional (FMN) cabang makassar, diamankan polisi saat peristiwa aksi atas dugaan terlibat pembakaran Mobil Ambulance salah satu partai Nasdem pada jumat (23/10/2020) lalu

Ijul yang telah ditetapkan tersangka oleh polisi dinilai pengunjuk rasa merupakan kriminalisasi. Menurut FPR dalam releasenya saat kejadian ijul berada di dalam kampus UNM tidak sedang menjadi bagian dari aksi massa. Penangkapan ijul diragukan kebenarannya karena atas pengakuan salah satu peserta aksi yang tidak dikenali.

Laporan : A. AR. Rakhmansya Iskandar
Editor : Andi Eka / Asrat Tella / Andi A. Effendy

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed