oleh

Bawaslu Launching Desa Tellumpoccoe sebagai Desa Pengawas Pemilu

>

Citezen Reporter : Muflihuddin Idris (Anggota Panwascam Marusu)

Maros, Beritakota Online-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang telah memasuki tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Maros secara simultan melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif terhadap Masyarakat dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Tellumpoccoe (13/10) Kecamatan Marusu.

 

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif terhadap Masyarakat dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Tellumpoccoe (13/10) Kecamatan Marusu.

Desa Tellumpoccoe menjadi salah satu Desa yang ditetapkan menjadi Desa percontohan Pengawasan Pemilu. Agenda sosialisasi ini merupakan rencana tindak lanjut dari sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maros di Kantor Camat Marusu pada Oktober lalu.

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif terhadap Masyarakat dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Tellumpoccoe (13/10) Kecamatan Marusu.

Kegiatan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa dan Perangkatnya, Tokoh Masyarakat, Pemuda, dan Perempuan dimulai pada pukul 9.30 dan berakhir pukul 15.00. Selain itu turut hadir Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Babinpotdirga.

Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Marusu yang merupakan jajaran Bawaslu di tingkat kecamatan, dalam pelaksanaan sosialisasi merangkaikan kegiatan dengan launching Desa Tellumpoccoe sebagai Desa Pengawas Pemilu dan Anti Politik Uang ditandai penandatangan piagam kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Maros dengan Pemerintah Desa Tellumpoccoe.

Anggota Panwascam Koordiv PHL dan Humas, Rais, menyampaikan dalam sambutannya bahwa dengan adanya Desa Pengawas Pemilu akan menguatkan pengawasan di basis akar rumput. “Desa Pengawas Pemilu menjadi mitra Bawaslu mengawal Pilkada yang Jujur dan Adil. Ketika ada dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh warga, maka selanjutnya menyampaikan kepada Panwas Kelurahan/Desa atau Panwascam Marusu”, pungkasnya. Ia mengingatkan peserta agar cerdas dalam menentukan pilihan. Memilih calon Bupati dan Wakil Bupati harus melihat Visi dan Misinya yang jelas.

Sebagai bentuk komitmen bersama, warga Desa mendeklarasikan diri sebagai Forum Warga Desa Pengawas Pemilu. Poin utama dalam naskah deklarasi yang dibacakan adalah bersama menjaga Pilkada dengan mencegah dan menolak praktik politik uang, melawan hoaks, ujaran kebencian, dan isu sara. Selanjutnya para peserta membubuhkan tanda tangan pada petisi deklarasi.

Kepala Desa Tellumpoccoe, H. Danial, mengatakan, “dengan bukti-bukti yang ada, kita laporkan kepada Panwas Desa atau Panwas Kecamatan”. Dirinya berharap semoga di Desanya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pilkada bisa berjalan lancar, aman, dan tertib.

Mengusung tagline Pantau, Lindungi, Sikapi yang kemudian disingkat menjadi salah satu nama Dusun di Desa Tellumpoccoe yaitu Dusun Palisi. Masyarakat bersama Pengawas Pemilu memantau setiap kegiatan yang terjadi, kaitannya dengan kontestasi pemilihan Bupati. Melindungi Desa dari segala bentuk ancaman yang bisa memecah belah, menolak praktik politik uang, dan melawan hoaks serta isu sara. Kemudian mengambil sikap terhadap dugaan pelanggaran dengan cara melaporkan kepada pihak berwenang.

Hadir sebagai narasumber, Dr. Sakka Pati, SH., MH., Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulsel, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal pilkada agar berjalan aman, tertib, lancar, berintegritas, dan berkualitas. “Di tingkat Desa yang menjadi garda terdepan adalah Kepala Desa yang menjadi tokoh di tengah masyarakat, menjadi panutan untuk turut serta berpartisipasi.”

Menurutnya yang menjadi kekhawatiran adalah tingkat partisipasi masyarakat, karena pilkada serentak yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Namun, di sisi lain juga kualitas demokrasi ingin ditingkatkan.
“Kita tidak boleh lengah, tetap harus waspada. Proses tetap kita lakukan, sementara pandemi juga tetap kita hadapi dengan catatan mematuhi protokol kesehatan,” imbau Dosen Fakultas Hukum Unhas itu.

“Pengawas Pemilu tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Makanya masyarakat diharapkan secara sukarela dan aktif mengambil bagian berpartisipasi dalam mengawasi tahapan pilkada. Dalam tahapan kampanye sekarang meski yang memiliki wewenang dalam mengawasi adalah pengawas pemilu, sehingga bersama masyarakat mengawasi agar tahapan pilkada bisa berjalan secara objektif.” Tuturnya.

Terkait hoaks atau berita bohong, sebagai tanggapan menjawab pertanyaan dari salah satu peserta. Ia menutup materinya dengan mengatakan, “Saring dulu sebelum di-sharing. Sebarkan yang penting, jangan yang penting sebarkan.” Hoaks menjadi potensi ancaman yang perlu dihadapi dengan hati-hati.(Mansur/Abd Haris)

Editor : Andi Eka/Asrat Tella/Syamsul Bakhri/Mansur/H.Sakkar/Andi A Effendy

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed