oleh

Inilah Nama-Nama Puluhan Jenderal Polri Duduki Kursi Komisaris Sejumlah BUMN dan Lembaga Pemerintahan

Jakarta, Beritakota Online- Puluhan perwira Polri kini menempati kursi di lembaga pemerintahan. Total ada 30 perwira polisi yang mengemban jabatan di beberapa lembaga pemerintahan.

Sebanyak 15 di antaranya mendapat kursi di perusahaan pelat merah yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mayoritas perwira tinggi ini memimpin saat mereka sudah pensiun di kepolisian, namun tak sedikit yang masih menjabat komisaris dengan posisi aktif di kepolisian.

Di antaranya Komjen Pol Bambang Sunarwibowo. Ia merupakan Dewan Komisaris baru PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam.

Ia adalah perwira tinggi Polri yang menjabat Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak 3 Maret 2020. Bambang adalah lulusan akademi polisi 1988.

Kemudian Irjen Pol Arman Depari. Kini Arman Depari menjabat sebagai Komisaris PT Pelindo l. Dia saat ini masih menjabat sebagai Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Selanjutnya Irjen Pol Carlo Brix Tewu. Saat ini ia menjabat sebagai komisaris baru PT Bukit Asam.

Komjen Pol Condro Kirono ditunjuk sebagai komisaris di PT Pertamina pada November 2019. Dia adalah mantan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam).

Condro juga pernah menjabat sebagai Kakorlantas Polri, Kapolda Jawa Tengah. Dia pensiun pada Desember 2019.

Irjen Pol Burhanuddin Andi pensiun pada April 2017. Namun sebelumnya sudah menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Persero pada 23 Desember 2016.

Ia pernah menjabat sebagai koordinator Staf Ahli Kepala Polri sejak 2014-2017. Kemudian sempat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sulawesi Selatan dan Barat. Kini jabatan Burhanuddin Andi telah diduduki oleh Lutfi Rauf.

Komjen Pol (Purn) Ari Dono Sukmanto adalah mantan Wakapolri yang menjabat sejak Agustus 2018 hingga Oktober 2019. Dia mulai menjabat sebagai Komisaris PT Pindad (Persero) pada 27 November 2019.

Irjen Pol Deden Juhara adalah Komisaris Independen di PT PLN Persero. Dia dilantik pada 28 Februari 2019 dan pensiun dari kepolisian pada bulan yang sama.

Dia pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kapolri pada 8 Maret 2018-22 Januari 2019. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Maluku pada April 2017-Maret 2018.

Komjen Pol Ismerda Lebang menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Garuda Indonesia sejak 12 September 2018. Dia sudah pensiun dari Kepolisian sejak 2006.

Dia juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Timah (Persero) Tbk pada 2007-2008, dan 2008-2015. Dia adalah mantan Kepala Kepolisian Sulawesi Utara pada 2003-2004 dan Kepala Kepolisian Jawa Tengah pada 2004.

Irjen Pol Acmad Syukrani juga sudah pensiun dan menjabat komisaris di PT Asuransi ABRI sejak 7 Mei 2019. Dia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum Lembaga Ketahanan Nasional pada 2016 serta menjadi Wakil Kepala Polisi Daerah Jawa Tenga pada 2012.

Irjen Pol Musyafak telah pensiun pada 2017. Namun ia mulai menjabat sebagai komisaris pada 18 Oktober 2018 di PT Huntama Karya (Persero).

Dia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri pada 2017 dan menjadi Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada 2016-2017 dan sebelumnya menjabat Kepala Kepolisian Daerah Jambi.

Brigjen Pol Zahirwan Marza. Status pensiun perwira tinggi ini belum diketahui secara jelas. Meski begitu dia sudah menjabat komisaris di PT Nindya karya (Persero) sejak 6 Agustus 2015. Dulunya, dia adalah Kepala Biro Pidana Umum Divisi Humas Polri pada 2014.

Irjen Pol Achmad Hidayat juga sudah pensiun dan menduduki jabatan komisaris di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sejak 24 April 2018.

Irjen Pol Nandang juga sudah menjabat sebagai komisaris di PT ASDP Indonesia Ferry mulai 24 Mei 2019. Dia adalah pensiunan perwira tahun 2018. Dia dulu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat pada Desember 2016 hingga Agustus 2017, kemudian menjadi Kepala Kepolisian Daerah Riau pada Agustus 2017 hingga Agustus 2018.

Irjen Pol Ngadindo pun sudah pensiun sejak 2016. Ia mengemban jabatan sebagai komisaris pada 10 Oktober 2016 di PT Kawasan berikat Nusantara (Persero). Dia sempat menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara pada September 2015-Februari 2016 dan menjadi Wakil Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri pada November 2013-September 2015.

Jenderal Badroddin Haiti menjabat sebagai komisaris di PT Waskita Karya (Persero) sejak 25 November 2016. Dia pensiun dari perwira pada Agustus 2017. Sempat menjadi Kepala Kepolisian RI pada 16 Januari 2015 – 13 Juli 2016, sebelumnya, dia menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI pada 4 Maret 2014-17 April 2015.

Isu rangkap jabatan di perusahaan pelat merah ini menuai polemik. Lembaga pengawas kebijakan publik Ombudsman RI juga sempat meminta kepada Presiden Joko Widodo, untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) tentang aturan rangkap jabatan seorang pegawai kementerian atau lembaga di perusahaan BUMN.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menjelaskan bahawa hal itu bertujuan untuk mempertegas siapa saja orang-orang yang bisa menempati jabatan strategis di lingkup perusahaan milik negara.

Menurut dia, saat ini tidak ada aturan yang jelas untuk menempatkan sejumlah pegawai di instansi TNI atau Polri hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) di perusahaan pelat merah tersebut.

“Keinginan kami adalah presiden bisa menerbitkan satu aturan, mungkin semacam Perpres yang memperjelas profil di mana orang-orang dari TNI bisa ditempatkan di BUMN mana dan dari Polri bisa ditempatkan di BUMN macam apa. Kemudian bagaimana menempatkan para ASN yang kemudian diminta untuk menjadi komisaris,” kata Alamsyah dalam sesi diskusi bertajuk Ngopi Bareng Ombudsman di Jakarta.

Editor : Andi Eka/Saiful Dg Ngemba/Asrat Tella/Syamsul Bakhri/Andi A Effendy
Sumber : Galamedia

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed