16 December 2018

Segera Ditindak, Kejaksaan Negeri Karo Himbau Pemberi Kerja Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja 

6 - Okt - 2018 | 17:33 | by: Admin1
Segera Ditindak, Kejaksaan Negeri Karo Himbau Pemberi Kerja Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja 

Kabanjahe-Sumatera Utara , Beritakota Online-Kejaksaan Negeri Karo menghimbau kalangan usaha dan pemberi kerja mulai dari usaha mikro hingga usaha besar termasuk yayasan pendidikan, koperasi dan juga honorer daerah dan perangkat desa untuk memenuhi kewajiban, mendaftarkan seluruh tenaga kerja baik pekerja tetap,  pekerja harian, pekerja magang, pekerja kontrak  dan juga melunasi tunggakan  serta membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjanya sesuai peraturan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Karo melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Muhammad Taufik selepas acara sosialisasi Peraturan Perundangan  BPJS Ketenagakerjaan bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Karo, kamis, 4 Oktober 2018.

Pada kesempatan tersebut, puluhan tenaga honorer yang bertugas di Kejaksaan Negeri Karo menerima Kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai bukti kepesertaan.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Karo, terbukti cukup banyak pemberi kerja dari berbagai kalangan usaha yang masih belum melaksanakan kewajiban ketenagakerjaan.

Para pekerja itu berada pada kegiatan seperti sekolah, para honorer di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, para pekerja di perusahaan, Koperasi, CV dan lembaga lembaga lain, dtemukaan belum melaksanakan kewajiban Undang undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Pemerintah sendiri  juga harus memberikan keteladanan  dalam mendaftarkan para para honorer daerah, guru honor, para perangkat desa dalam BPJS Ketenagakerjaan. Saya dengar pekerjaan konstruksi  yang menggunakan dana APBD / APBN,  dana APBDES, proyek swasta masih banyak belum mematuhi kewajiban BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Taufik.

Disebutkan, BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri Karo dalam waktu dekat akan menindaklanjuti pelanggaran tersebut dalam bentuk Surat Kuasa Khusus (SKK).

“Kita akan panggil perusahaan yang melanggar aturan. Sebelum dipanggil, Kami himbau agar pemberi kerja  mematuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan juga mendaftarkan pekerjanya karena pada akhirnya perusahaan dan tenaga kerja lah yang akan diuntungkan dengan pendaftaran ini.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Karo Kabanjahe, Sanco Simanullang mengungkapkan, pihaknya akan segera  menyampaikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Karo untuk melakukan tugas penagihan tunggakan iuran dan juga perusahaan atau lembaga yang masih belum memenuhi kewajiban BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami sudah menyurati melalui Surat Peringatan mulai dari Berastagi sampai ke Kabanjahe. Ratusan  surat sudah dilayangkan dalam bentuk  SP1 bahkan sebanyak 70 perusahaan sudah SP2, tinggal menyerahkan ke Kejaksaan jika belum memenuhi kewajiban dalam minggu ini,” jelas Manullang.

Ia berharap sebelum diserahkan kepada Kejaksaan perusahaan bersedia melunasi kewajiban membayar iuran, dan juga  mendaftarkan tenaga kerjanya.

“Kita tetap mengedepankan upaya persuasif, namun jika tidak, sanksi administratif seperti pencabutan ijin  merupakan pilihan terakhir,”  ungkap Sanco.

Berdasarkan undang-undang Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftar perusahaan yang menunggak iuran BPJS diancam delapan tahun kurungan penjara atau denda sebesar Rp1 miliar. (*)

Laporan : Sanco Simanulang
Editor : H.Sakkar/Andi A Effendy

 


BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Berita Pilihan,Berita Terkini,Berita Utama,Daerah,Ekobis,Nusantara | Responses are currently closed, but you can TRACKBACK .

Komentar ditutup.

Kategori Berita Pilihan

Kategori Berita Terkini

Kategori Berita Utama

Kategori Daerah

Kategori Ekobis

Kategori Nusantara