Dr. Irwan Muin, KPU Harus Lebih Persiapkan Sebagai Penyelenggara Pemilu

Makassar, Beritakota Online – Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Makassar 2018 untuk sementara beralih atau dialihkan kepada proses penyelesaian sengketa tata usaha negara administrasi pemilihan di PT TUN dan Mahkamah Agung RI.

Pemeriksaan sengketa tersebut merupakan bagian dari RULE OF GAME dalam prosesi penyelenggaraan Pemilukada yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Proses penyelesaian sengketa ini walau tidak berakibat pada penghentian proses penyelenggaraan tahapan Pilwalkot Makassar, namun KPUD Makassar mesti bersikap hati-hati, teliti dan cermat mengambil tindakan lebih lanjut dalam rangka mengantisipasi putusan kasasi MA yang dapat saja menguatkan atau membenarkan putusan PT TUN Makassar tersebut

Secara yuridis-normatif, putusan PT TUN mengandung legitimasi dan legalitas yang kuat karena didasarkan pada ketentuan Pasal 153 (2) UU No.10 Thn 2016 juncto PERMA No.11 Thn 2016.

Untuk sementara putusan PT TUN tersebut. demi hukum harus diterima dan dianggap benar oleh semua pihak, demikian pendapat Dr. Irwan Muin, pakar hukum tata negara FH & Syariah UIN Alauddin Makassar.

Namun Putusan tersebut masih dapat dikasasi oleh KPUD Makassar sebagai Tergugat dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak putusan dibacakan dan putusan kasasi tersebut tidak dapat lagi di PK sesuai Psl 154 ayat (7), (8), (9) UU No.10 Thn 2016 juncto PERMA No 11 Thn 2016.

Berdasarkan hukum acara, Putusan ini masih bisa diuji kembali validitasnya namun bisa juga dipertahankan kebenaran dan keabsahannya melalui persidangan tingkat kasasi MA.

Putusan sudah dibacakan, semua harus menghargai dan menghormati isi putusan tersebut.

Dr. Amirullah Tahir, Ketua Tim Hukum Appi-Cicu menegaskan, KPUD Makassar mesti mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebagai penyelenggara untuk menyelenggarakan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Makassar dengan pasangan calon tunggal, APPI-CICU melawan kotak kosong, kalau putusan kasasi dalam 20 hari ke depan dikuatkan Mahkamah Agung.

Editor: Anjas/ Andi A Efendy

Berita Pilihan, Berita Terkini, Berita Utama, Pilkada Sulsel

Related Articles

0 Comment