22 October 2018

Rapat Evaluasi Pembangunan Gedung RSUD Makassar 2017 di Kejaksaan Negeri Makassar

22 - Jan - 2018 | 21:14 | by: Admin1
Rapat Evaluasi Pembangunan Gedung RSUD Makassar 2017 di Kejaksaan Negeri Makassar

Makassar, Beritakota Online — Sebagai Bahan Evaluasi dan Monitoring Proyek pembangunan Gedung RSUD kota Makassar Tahun 2017 yang bersumber Dari dana DAK, kejaksaan negeri Makassar melaksanakan rapat Laporan Hasil pekerjaan yang di Pimpin oleh kejari Makassar, bersama kepala Inspektorat, kasi Pidsus, ketua Tim TP4D, kegiatan ini juga di hadiri Dirut RSUD Daya, PT Haka dan para konsultan pekerjaan  proyek tersebut di ruang pola kejaksaan Negeri Makassar jalan Amana Gappa Senin 22/01/2018

Direktur RSUD Daya Makassar  dr.Ardin Sani,M.Kes menjelaskan kegiatan Proyek pembangunan Gedung RSUD tahun Anggaran 2017 yang belum Rampung di tahun 2018 oleh PT Haka, sampai adendum,

Adapun Alasan yaitu mendasar dari Pepres no 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan jasa, Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua perpres 54 tahun 2010, Perpres nomor 4 tahun 2015, Peraturan Menteri Kuangan RI nomor 194/PMK,05/2014 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun anggaran,

Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 234/PMK.05/2015 tetang perubahan atas peraturan Menteri keuangan nomor 194/PMK.05/2014,peraturan Walikota Makassar Nomor 52 tahun 2016 tentang pelaksanaaan penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Proyek Pembangunan RSUD yang bersumber dari dana DAK, dengan nomor Kontrak 5282/RSUD-MKS/VIII/2017, nomor Adendum kontrak 8827/RSUD/MKS/XII/2017, Pelaksana PT Haka Utama dengan Pimpinan A.Ali Yahya.SE dengan nilai kontrak Rp 44.018.266.000 dengan konsultan pengawas CV Sukma Lestari Konsultan,dengan permohonan lelang kepada BLP kota Makassar Nomor 4013/RSUD-MKS/VI/2017,

Surat penyampaian hasil lelang dari BLP nomor 141/10/POKJA -BLPBJ.MKS/VII/2017 dengan Akta Notaris Liong Rahman SH.M.Kn tentang pernyataan keputusan rapat Umum pemegan saham luar biasa PT Haka Utama pergantian Direktur nomor 14 tanggal 29 juni 2017, akta notaris Liong Rahman SH.M. Kn tentang Pemindahan Hak atas saham PT. Haka Utama Nomor 15 tanggal 30 juni 2017, kemudian pandangan pendapat TP4D kejari Makassar tentang hasil lelang,

pekerjaan DAK 2017 nomor:B-19/TP4D/Set/07/2017 tanggal 7 juli 2017, berita acara rapat Tindak lanjut hasil Lelang Pembangunan RS nomor 4706/RSUD-MKS/VII/2017, surat penunjukan penyedia barang/Jasa nomor 4742/RSUD-MKS/VII/2017,Surat perjanjian kontrak nomor 5282/RSUD-MKS/VIII/2017, berita acara tindak lanjut pembangunan gedung IGD RS nomor 8823/RSUD-MKS/XII/2017, legal opinion TP4D kejari makassar nomor B-22/TP4D/Set/II/2017 tanggal 28 Desember 2017, surat pernyataan nomor 01/SP-KMP/pt-HAKAUTAMA/XII/2017, Perjanjian tambahan adendum kontrak nomor 8827/RSUD-MKS/XII/2017, laporan kemajuan pekerjaan 08/12/2017, laporan kemajuan pekerjaan tanggal 26/12/2017, laporan kemajuan pekerjaan tanggal 20/01/2018.

Penjelasan penandatanganan kontrak nomor 5282/RSUD-MKS/VII/2017 dilakukan bersama Direktur RSUD Makassar dr. Ardin Sani. M. Kes dengan Dirrktur PT Haka Utama Ali Yahya SE, dengan pembangunan gedung RS dimulai tanggal 02/08/2017 sesuai dengan SPMK 5283/RSUD-MKS/VII/2017 dengan waktu 131 hari kalender sampai 10/12/2017, namun sampai batas waktu pekerjaan belum rampung hanya sekitar 65%. Sehingga dilakukan adendum dengan kontrak nomor 8827/RSUD-MKS/XII/2017

Untuk pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan maksimal 50 hari kalender dan dilakukan denda 1/1000 perhari dari nilai kontrak dan penyedia mengganti jaminan pelaksana kontrak (Bank Garansi) dengan batas waktu yang telah di berikan.

Sedangkan mengenai pembayaran  sampai tanggal 26/12/2017 kemajuan pekerjaan mencapai 80,04% atau defisit 19,955 % yang dilakukan oleh PT Haka Utama sesuai dengan progres pekerjaan dengan rincian  nomor 08417/SP2D/LS/VII/2017 tanggal 14/12/2017 pembayaran uang muka 20% Rp 8.803.652.200, pembayaran termen 1 yaitu 30% Rp 4.401. 826.600 tanggal 16/11/2017, termen II tanggal 19/12/2017 dengan bobot 65% Rp 15.406.393.100, pembayaran termen III tanggal 28/12/2017 dengan bobot 80.045% Rp 6.622.548.120.

Kemudian dilakukan pembayaran denda keterlambatan 16 hari 11-26/12/2017 adalah 1/1000X16XRp 44.018.266.000 =704.292.256,total pembayaran RP.35.234.421.020 dan sisa anggaran sebesar Rp8.783.844.980, sehingga pihak RS telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sementara sisa 19,955% pekerjaan diberikan kesempatan diselesaikan maksimal 50 hari kalender.

Sementara itu pihak Kejaksaan dan inspektorat Daerah makassar meminta kepada pihak RSUD untuk memberikan bukti bukti pembayaran dan ketika tidak mampu diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah di diberikan kepada pihak Rekanan maka dilakukan pemutusan kontrak dan maksimal Black list.

Laporan Andi Gusthi

Editor : Andi A Efendy/ Anjas

 


BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Berita Pilihan,Berita Terkini,Berita Utama,Hukum dan Kriminal,Makassar | Responses are currently closed, but you can TRACKBACK .

Komentar ditutup.

Kategori Berita Pilihan

Kategori Berita Terkini

Kategori Berita Utama

Kategori Hukum dan Kriminal

Kategori Makassar