16 October 2018

Dewan Pembina KT Sulsel Angkat Bicara Terkait Polemik Karang Taruna VS Sulsel

15 - Jan - 2018 | 15:31 | by: Admin1
Dewan Pembina KT Sulsel Angkat Bicara Terkait Polemik Karang Taruna VS Sulsel

Makassar, Beritakota Online — Polemik Karang Taruna Makassar vs Sulsel, kian berlanjut. Hal tersebut berawal ketika Pemberhentian ketua Karang Taruna (KT) Kota Makassar, Mahmud Lakaiya menjadi polemik panjang yang mengakibatkan KT kota Makassar berseteru dengan KT provinsi Sulsel.

Sebelumnya, KT Sulsel mengeluarkan SK pemberhentian ketua KT Makassar per tanggal 10 januari 2018 yang kemudian tidak diterima pihak Mahmud Lakaiya dengan alasan KT Makassar berada dibawah SK wali kota Makassar.

Dewan Pembina Karang Taruna (KT) Sulsel, Ibrahim Saleh angkat bicara perihal polimik yang terjadi. Bahkan ia pengurus memahami garis komando dan koordinasi sesuai struktur organisasi Karang Taruna setiap Daerah.

Menurutnya, Karang Taruna itu adalah lembaga kepemudaan yang terstruktur mulai dari pengurus puasat sampai ke daerah. Yang mana secara kelembagaan dan organisasi memiliki hubungan hilargi dengan struktur yang ada di atasnya.

“Sehingga secara terstruktur masalah kelembagaan dan organisasi di kontrol dan dikoordinasikan dengan lembaga karang taruna yang lebih tibggi sesuai jenjangnya,” ujarnya Senin (15/1/2018).

Mantan Sekda Kota Makassar itu menjelaskan Karang Taruna adalah lembaga organisasi kepemudaan yang memiliki ciri khas kegiatan dan program dibidang kesejahteraan sosil yang secara khusus dibentuk untuk membantu pemerintah didalam penanggulangan sosial di segala srata.

Menurutnya berkaitan dengan SK kepengurusan KT dilakukan proses Musyawarah sesuai jenjangnya yang difasilitasi oleh lembaga KT setingkat diatasnya.

“Kemudian berdasarkan hasil musyawarah di maksud dibuatkan SK lalu kemudian di ajukan kepada pimpinan Daerah Gubernur, Bupati atau Walikota. Untuk meminta persetujuannya melalui penanda tanganan SK,” ungkapnya.

Mantan kadis sosial kota Makassar ini juga menambahkan, tujuan atas penanda tanganan SK oleh pimpinan daerah adalah merupakan komitmen bersama antara lembaga Pemuda KT dengan pendekatan program kerjanya khusus dibidang kesejahteraan sosial yang secara struktural pemerintahan terdapat mengurusi Kesejahteraan sosial.

“Atau dengan kata lain bahwa SK Pimpinan Daerah merupakan komitmen senergitas pelaksanaan kegiatan dan program,” terangnya.

Selanjutnya kata Ibe. Yang mengatur organisasinya adalah pengurus KT  setingkat diatasnya atau dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan lembaga KT  yang tertinggi. Karena kedudukan pemerintah selaku Pembina.

“Yang intinya adalah dapat dibedakan antara urusan organisasi kelembagaan dengan urusan kegiatan program,” pungkasnya.

Sebelumnya, terkait kebijakan yang dikeluarkan Karang Taruna Sulsel, mengenai SK pemecatan terhadap Karang Taruna Kota Makassar mendapat tanggapan dari Ketua Karang Taruna Kabupaten/Kota Sulsel dan juga Wilayah Nusantara.

Laporan : Shanty

Editor : Anjas/ Andi A Efendy

 


BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Berita Pilihan,Berita Terkini,Berita Utama,Makassar | Responses are currently closed, but you can TRACKBACK .

Komentar ditutup.

Kategori Berita Pilihan

Kategori Berita Terkini

Kategori Berita Utama

Kategori Makassar