14 December 2017

Soal Permohonan Warga Lingkungan Salo, DPRD Pertanyakan BPN Tidak Bisa Menerbitkan Sertifikat Warga

20 - Nov - 2017 | 19:27 | by: Admin1
Soal Permohonan Warga Lingkungan Salo, DPRD Pertanyakan BPN Tidak Bisa Menerbitkan Sertifikat Warga

Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Pinrang dengan FK-LSM (LSM PSOD, ABRM dan LESKAP) dan pihak BPN tanpa kehadiran Kepala BPN Pinrang (foto: Kajinews)

Pinrang, Beritakota Online-Rapat Dengar Pendapat (RDP) Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FK-LSM) dengan Komisi II DPRD Pinrang yang menghadirkan Badan Pertanahan Kabupaten Pinrang, Selasa (14/11/2017) di ruang paripurna DPRD Pinrang tidak menghasilkan keputusan.

Pasalnya, yang diharapkan warga Lingkungan Salo Kecamatan Watang Sawitto, Pinrang, melalui perwakilannya FK-LSM (LSM PSOD, ABRM dan LESKAP) adalah pertemuan dengan kepala BPN Pinrang, Suarni SH, namun ia tidak hadir dalam RDP tersebut. Sehingga hearing terkait dengan permohonan penerbitan sertifikat tanah di BPN Pinrang dari hasil jual beli atas nama Makkaritutu sebagai penjual dan juga sebagai pemegang sertifikat induk bisa menghasilkan suatu keputusan. Namun, apa yang diharapkan tidak terkabulkan.

Seperti dikutif dari Kajinews, Dalam suratnya ke DPRD Pinrang yang ditanda tangani masing-masing LSM PSOD, Ruslan Ma’rupi, LSM ABRM, Amirullah dan LESKAP, Rahim Pole menjelaskan bahwa perlakuan BPN Pinrang sangatlah berpotensi memicu konflik yang tidak diinginkan masyarakat Lingkungan Salo.

Dalam surat tersebut, Mayarakat (berjumlah 80-an orang) selaku pemohon sertifikat telah memiliki legalitas berupa syarat formil dan syarat materiil dari pemerintah kecamatan, kelurahan dan lingkungan.

Hardiyanto yang mewakili Kepala BPN Pinrang dalam RDP tersebut hanya dapat memberikan keterangan berdasarkan data yang ada di BPN dan apa hasil dari hearing kali ini akan disampaikan kepada pimpinannya. ” Saya hanya bisa memberikan keterangan dan melaporkan kepada pimpinan, soal keputusan tidak bisa saya lakukan ” ujar Hardiyanto.

Menurutnya, BPN Pinrang tidak pernah berniat untuk menghalangi penerbitan sertifikat warga, silahkan saja. Hanya memang, pada persoalan ini dimana penerbitan sertifikat yang diharapkan masyarakat terdapat sertifikat hak pakai oleh Pemerintah Provinsi Sulsel yang terbit pada Tahun  1991 seluas kurang lebih 9,2 Hektar, sedangkan atas nama Makkaritutu seluas kurang lebih 2,9 Hektar.

Berbeda, dalam penjelasannya, Camat  Sawitto, Andi Machmud Bancing menjelaskan bahwa tidak ada persolalan antara kepemilikan lahan Pemprov dengan lahan milik Makkaritutu.

Lebih jauh, Andi Machmud Bancing menjelaskan kalau lahan milik Pemprov berada di Kelurahan Penrang sementara lahan atas nama Makkaritutu berada di Kelurahan Salo. ” Ini dua hal yang sangat berbeda dan tidak mungkin ada dua lahan yang berbeda dengan satu sertifikat ” lanjut Andi Machmud Bancing.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Pinrang, H Mansyur Ali, tetap mempertanyakan alasan BPN tidak menerbitkan sertifikat sementara lokasi tersebut berada di dua tempat yang berbeda.

Terkait masalah ini Beritakota Online berusaha menemui Kepala Kantor BPN Pinrang untuk konfirmasi namun tidak bisa ditemui.

Laporan : Amiruddin/Muh Sain
Editor : H.Sakkar/Andi A Effendy

 


BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Berita Pilihan,Berita Terkini,Berita Utama,Nusantara | Responses are currently closed, but you can TRACKBACK .

Komentar ditutup.

Kategori Berita Pilihan

Kategori Berita Terkini

Kategori Berita Utama

Kategori Nusantara