13 December 2017

KP – GRD Minta Kejati Untuk Periksa PA Panti Sosial

29 - Agu - 2017 | 17:23 | by: Admin1
KP – GRD Minta Kejati Untuk Periksa PA Panti Sosial

Makassar, Beritakota Online – Aksi unjuk rasa yang dilakukan Komite Pusat Gerakan Revolusi  Demokratik mendapat pengawalan ketat para petugas kepolisian.

Aksi yang dilakukan KP GRD terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam beberapa pekerjaan kantor maupun rehabilitasi dan pembuatan taman di lingkup kantor Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Jl. A. P. Pettarani, kelurahan Sinrijala, kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selasa, 29/08/17,

Aksi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa tersebut berlangsung didua titik di antaranya fly over dan depan kantor Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Pimpinan Biro Politik Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD).

“Kami menduga Kepala Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) telah menyalahi aturan UU. No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 18, dan UU. No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharan Negara pasal 21, ujar Pimpinan Biro Politik KP-GRD, Andi Etus Mattumi.

Selain itu, diduga Kepala Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 UU. No.31 Tahun 1999 jo, UU. No.20 Tahun 2000, menjelaskan bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, saran yang ada padanya karena jabatan tau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara serta pasal  12B ayat 1 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo, UU. No.20 Tahun 2001.

Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) menuntut beberapa hal, yakni

Meminta Kejaksaan Tinggi Sulsel Untuk memeriksa, menangkap dan membongkar kemufakatan jahat pada penggunaan Anggaran Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar.

Meminta Kepala Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar untuk mundur dari jabatannya karena disinyalir telah melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan tidak menjadi fungsi monitoring dan Quality Control yang baik sehingga terjadi penyelewengan anggaran,

Periksa, adili, dan tangkap, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar, serta seluruh pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan Kemufakatan jahat tersebut.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Keterlibatan Masyarakat  Dalam Melakukan Pengawasan,

” kami selaku warga negara yang baik akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, dan kami meminta pihak Kejati Sul-Sel serius dalam menyelidiki kasus ini demi memerangi musuh kita bersama yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pungkas Pimpinan Biro Politik KP-GRD, Andi Etus Mattumi.

Editor: Anjas/Mirsyahbani/Andi A Effendy


BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Berita Pilihan,Berita Terkini,Berita Utama,Makassar,Pengadilan | Responses are currently closed, but you can TRACKBACK .

Komentar ditutup.

Kategori Berita Pilihan

Kategori Berita Terkini

Kategori Berita Utama

Kategori Makassar

Kategori Pengadilan