4 December 2016

Capacity Building Daging Sapi “Kupas Tuntas Kebijakan Baru Impor Sapi”

19 - Oct - 2016 | 20:18 | by: Admin1
Capacity Building Daging Sapi “Kupas Tuntas Kebijakan Baru Impor Sapi”

Program Capacity Building Diskusi dan Analisis Kebijakan Pangan & Pertanian

Jakarta, Beritakota Online-Kemampuan Indonesia dalam memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan dan tanaman komoditas,belakanganini mengalami sejumlah tantangan dan kendala. Sejumlah kasus di berbagai daerah memperlihatkan bahwa masih adaketimpangan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Tak heran, kerap kali diberitakan terjadinya fluktuasi
harga pangan yang memberatkan masyarakat. Dari kondisi inilah, aparat pemerintah perlu memahami bahwa pengambilan
kebijakan dalam sektor pangan tidak hanya mempertimbangkan masalah ketersediaan dan daya beli masyarakat, namun
juga kepekaan akan isu lintas sektor seperti ekonomi, bisnis, sosial, dan lingkungan.

Untuk itu, Kementerian Koordinator Perekonomian melihat perlunya diadakan program diskusi dan analisis kebijakan
pangan & pertanian untuk membahas isu-isu terkini terkait komoditas strategis nasional bagi para pejabat pemerintah yang
bertugas dalam menyusun kebijakan-kebijakan pangan dan bidang yang terkait, serta bagi para akademisi, profesional,
analis, perusahaan swasta, hingga mahasiswa yang berkecimpung di bidang yang terkait dengan pangan, komoditas, dan
perekonomian di sektor ini.

Pada Senin, 17 Oktober 2016, acara capacity building dengan judul “Kupas Tuntas Kebijakan Baru Impor Sapi” diadakan
di Gedung OLVEH, Kota Tua Jakarta. Pembicara yang direncanakan akan hadir adalah Dody Edward, Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Yudi Guntara Noor, Ketua Komite Tetap Budidaya Peternakan &
Kemitraan KADIN Indonesia. Akan tetapi, bapak Dody Edward berhalangan hadir dan digantikan oleh Budi Guntoro, Ketua
Umum Perhimpunan Ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan Indonesia.

Isu yang akan dibahas kali ini adalah mengenai rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang akan memberikan
surat persetujuan impor (SPI) kepada perusahaan penggemukan sapi (feedloter) yang mengikuti aturan setiap lima ekor
sapi bakalan maka satu ekor haruslah sapi indukan (rasio 1:5) dan kepada koperasi petani dengan ketentuan rasio impor
1:10 yang bertujuan untuk menambah populasi sapi sehingga tidak diperlukan impor terus-menerus. Akan tetapi, kebijakan
tersebut mengundang berbagai tanggapan dari pihak pengusaha feedloter hingga peternak kecil yang menyatakan
kebijakan ini akan memberikan kerugian bagi mereka.

Pada Sesi I, Yudi Guntara Noor memaparkan tentang konsep impor sapi indukan 1:5 dan 1:10, kondisi populasi sapi dan
kecukupan lahan dan infrastruktur peternakan sapi, pemahaman perbedaan proses bisnis serta kebutuhan biaya antara
penggemukan dan pengembangbiakan, implikasi rencana kebijakan impor sapi indukan, dan dukungan yang dibutuhkan
pelaku usaha serta peternak untuk mensukseskan kebijakan ini.

Diskusi & Analisis Kebijakan – Pangan & Pertanian – Page
Kemudian, pada Sesi II, Budi Guntoro menerangkan kajian sosiologis terkait rencana penyelesaian masalah daging sapi
dalam jangka pendek dan panjang, kondisi terkini pengembangan peternakan peternak kecil dan besar/swasta, dan
rekomendasi untuk mendukung kebijakan impor sapi 1:5 dan 1:10.
Acara ini dirasa perlu untuk menyelaraskan pandangan seluruh pemangku kepentingan sehingga kebijakan dapat
diimplementasikan dengan baik serta tujuan dicanangkannya kebijakan ini dapat tercapai. Untuk itu, kita perlu memperjelas
faktor apa saja yang mendasari pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut dan untuk mengetahui dukungan apa saja
yang diperlukan bagi pengusaha feedloter serta peternak kecil. ( Marwan)

Editor : Andi A Effendy


BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Berita Pilihan,Berita Terkini,Berita Utama | Responses are currently closed, but you can TRACKBACK .

Comments are closed.

Kategori Berita Pilihan

Kategori Berita Terkini

Kategori Berita Utama