2 December 2016

Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran Sosialisasi Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga dan PPRT Anak

5 - Oct - 2016 | 21:29 | by: Admin1
Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran Sosialisasi Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga dan PPRT Anak

Makassar, Beritakota Online-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang tergabung dalam Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran (KAPPRT-BM), melaksanakan sosialisasi kerja layak bagi pekerja rumah tangga (PRT) dan penghapusan PRT anak kepada para unsur pimpinan serikat pekerja dari ke tiga konfederasi tersebut. Selain sosialisasi, kegiatan ini juga mendiskusikan cara-cara yang efektif yang dapat dilakukan serikat pekerja di makassar untuk melindungi PRT dari ancaman kekerasan dan ekspolitasi. Diharapkan melalui kegiatan ini, peserta dari kalangan serikat pekerja dapat memahami lebih detil hak-hak PRT dan bisa mengarusutamakan isu PRT dan penghapusan PRTA dalam agenda aksi organisasi mereka.

Secara ekonomi, PRT telah memberikan sumbangsih penting terhadap kemajuan ekonomi dalam suatu Negara. Melalui kerja-kerja mereka di rumah tangga, para majikan, baik itu pejabat Negara, pengusaha, politisi, polisi, artis dan lain-lain profesi, bisa leluasa bekerja di luar rumah. Hal inilah yang menyebabkan kenapa PRT disebut sebagai “kerja yang membuat pekerjaan lain memungkinkan untuk dilakukan”. Karena dukungan PRT, majikan dan anggota rumah tangga lainnya dapat melakukan berbagai kegiatan seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya termasuk mengembangkan karir di wilayah-wilayah tersebut. PRT juga berperan besar yang memungkinkan siapapun untuk dapat bekerja di sektor pemerintahan maupun swasta. Mereka juga berkontribusi dalam hal meningkatnya peran kaum perempuan di dalam sektor perekonomian. Karena PRT, perempuan lebih leluasa terlibat dalam dunia kerja.

Dedi Hartono, perwakilan KSPI pusat, yang juga merupakan trainer dalam sosialisasi ini, mengatakan “sekalipun memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan global, pekerja rumah tangga kurang dihargai dan tidak mendapatkan jaminan hukum, dan banyak diantara mereka yang mendapatkan beban kerja berlebihan, dibayar murah dan tidak terlindungi”. “Pelecehan dan kekerasan acapkali diberitakan oleh media massa, terutama PRT yang tinggal di rumah majikan maupun PRT migran”, lanjut Dedi Hartono.

Endang Winarsih Focal Point KSPI menambahkan “Pekerja rumah tangga rentan terhadap pelbagai kekerasan fisik, psikologis, ekonomi dan sosial. Mereka mengalami bermacam-macam pelanggaran hak: upah murah, tidak dibayar, penundaan dan pemotongan gaji, jam kerja tidak jelas dan beban kerja berlebihan, dipekerjakan untuk melakukan semua pekerjaan di rumah, jam kerja berlebihanan, kebanyakan lebih dari 12-16 jam per hari sehingga membahayakan kesehatan, tidak ada libur mingguan, tidak ada cuti tahunan, akses pergaulan terbatas, dan terkurung di rumah majikan”. Lebih jauh lagi, pekerja rumah tangga rentan terhadap eksploitasi oleh penyalur, menjadi korban trafiking, tanpa jaminan sosial, tidak diperbolehkan berorganisasi atau berserikat, tidak ada perjanjian kerja, dan tidak ada perlindungan hak. Kondisi ini diperparah lagi sebagian besar pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh anak atau mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak ini amat rentan atas eksploitasi. Kondisi mereka seringkali luput dari perhatian publik, mereka terisolir, serta bekerja meninggalkan kampung halaman dan keluarganya. Kerentanan PRT yang akut tersebut lebih banyak dikarenakan pengecualian mereka dari perlindungan ketenagakerjaan dan tidak adanya organisasi dan representasi kolektif dari PRT”, lanjut Agus Toniman.

Rasyidi Bakry, perwakilan lembaga perburuhan internasional, ILO mengatakan “ada kesenjangan yang besar terjadi, dalam hal ini, kebijakan perlindungan PRT masih minim. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, telah mengatur beberapa standar khususnya kontrak kerja, upah, dan asuransi. Namun, kebijakan ini relative  lemah karena tidak memiliki kekuatan penegakan hukum terkait perlindungan PRT. Organisasi perburuhan internasional ILO telah mengadopsi Konvensi ILO No. 189 tahun 2011 tentang Kerja Layak Bagi PRT yang dimana didalamnya terdapat standar-standar perlindungan bagi PRT. Sayangnya, hingga saat ini, pemerintah Indonesia juga belum ada rencana meratifikasi Konvensi ILO 189. Masyarakat umum termasuk anggota serikat pekerja tidak memahami hak-hak PRT sebagai pekerja.

Sosialisasi ini dilaksanakan di Hotel Tree Makassar pada tanggal 4 – 5 Oktober 2016, diikuti oleh 24 peserta dari KSPSI, KSBSI dan KSPI tingkat cabang dan perusahaan yang berasal dari kota Makassar dan sekitarnya. Kegiatan ini merupakan kerjasama KAPPRTBM dan ILO Promote Project. ( Azis Umar)

Editor : Andi A Effendy


BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Berita Pilihan,Berita Terkini | Responses are currently closed, but you can TRACKBACK .

Comments are closed.

Kategori Berita Pilihan

Kategori Berita Terkini