2 December 2016

Kuasa Hukum Pemohon Sertifikat Nilai BPN Sulsel Ada Oknum Pembalik Fakta Kepemilikan

24 - Sep - 2016 | 10:05 | by: Admin1
Kuasa Hukum Pemohon Sertifikat Nilai BPN Sulsel Ada Oknum Pembalik Fakta Kepemilikan

Makassar,  Sistem pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN),Makassar dikesalkan oleh salah seorang pemohon sertifikat,pasalnya pihak pemohon ini mengaku tengah melakukan pengurusan sertifikat miliknya itu dari  sejak tahun 2009 silam hingga saat ini,belum juga terselesaikan,bahkan ironisnya pihak BPN melakukan pembatalan dengan alasan minim fakta dan data hakiki.

Perihal tersebut diungkapkan  Fadhil Muhammadong Kuasa Hukum dari Ahli waris Halijah Binti Magga,Cs.Dikatakan Fadhil jika dalam proses pelayanan di BPN Makassar,di duga oknum pejabat tinggi pada Kantor BPN Wilayah tersebut,selain membatalkan surat pemohon iapun
menerbitkan Surat Keputusan Nomor 07/Pbt/BPN-73/2016.

“Ini merupakan aroma konspirasi yang kolutif,diskriminatif secara masif dengan adanya tumpang tindih,hingga pemohon Bahania Binti Magga Cs permohonannya dibatalkan.

Menurut Fadhil jika permohonan Klainnya itu diabaikan diduga ada keterpihakan dari salah seorang yang hendak menguasai hak kepemilikan ahli waris,dugaan itu muncul ketika pihaknya meminta untuk dilakukan gelar malah kerap menghindar ada apa?

“Saya rasa ada tumpang tindih atas permohonan klaien kami hingga pihak BPN membatalkan sertifikat klaien kami HM No.23285/2009 dan SHM NO.23313/2009.Atas nama Bahaniah Binti Magga Cs,‎yang diduga diakibatkan atas sertifikat HGB NO.3979/1991 (Ref.20102/2006),dan HGB No.3980/1991 (Ref B.20220/2010),tercatat atas nama Drs.Arbit Sadjo,”kata Fadhil

Lebih lanjut Fdhil mengungkapkan,jika dirinya cukup keberatana atas perihal ini,padahal dirinya pernah meminta untuk dilakukan gelar namun pihak Kakanwil BPN Sulsel Muh.Iksan, SH malah menghindar.

“Saya berkali kali secara persuasif untuk meminta dilakukan gelar,Namun saat saya acap kali menemuinya malah menghindar,padahal tujuan sayaitu hanya ingin menyelesaikan masalah ini ketika memang bermasalah kepada pihak berkewenangan,”ungkapnya

Mempertemukan secara duduk bersama sambil memperlihatkan bukti keberadaan masing masing sertifikat,kata Fadhil tentu dengan melalui cara tersebut diketahui kepemilikan sebenarnya,mana yang bermasalah dan yang mana sengaja di permasalahan dengan mengakomodir bukti bukti yang premature.

‎Menurut Fadhil lagi apabila kondisi surat keputusn pembatalan sertifikat yang diterbitkan oleh Kakanwil BPN Sulsel tidak mempunyai alasan dan dasar hukum maka tentunya akan menjadi persepsi bagi pejabat terkait.

“Atas pelayanan seperti ini tentu akan menjadi persepsi negtif bagi Kepala BPN Sulsel dan akan menimbulkan imbas hukum melebar kemana mana.Sebab perihal ini merupakan tnggung jawab moral dan dministrtif dari pihak mengeluarkan dan pen‎anda tangn surat keputusan pembatalan sertifikat,”ujar Fadhil

Dengan demikian pihaknya berharap agar Kakanwil Provinsi Sulsel menarik segera mungkin surat keputusan No./pbt BPN-73/2016, “Kami hanya berharap agar Kakanwil BPN Privinsi untuk menarik surat pembatalan tersebut,dan juga mengmbil tindakan terhadap oknum oknum BPN Kota Makassar dan BPN Sulsel yang dinilai melakukan tindakan membalik fakta yang sebenarnya,”harapnya

Editor : Andi A Effendy


BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Berita Pilihan,Berita Terkini,Berita Utama,Hukum dan Kriminal | Responses are currently closed, but you can TRACKBACK .

Comments are closed.

Kategori Berita Pilihan

Kategori Berita Terkini

Kategori Berita Utama

Kategori Hukum dan Kriminal